Habil Marati, Donatur Pembunuh Bayaran 5 Jenderal dan Bos Survei, Politisi PPP dan Eks Manajer PSSI

ANALISADUNIA.COM – Polisi telah menetapkan tersangka lain terkait kasus dugaan membawa, menyimpan, menguasai, dan menyembunyikan senjata api tanpa izin dengan motif pemufakatan jahat untuk melakukan perencanaan pembunuhan.

Tersangka tersebut Habil Marati (HM), yang ditangkap pada 29 Mei 2019 di rumahnya pada kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Tersangka ke delapan yang kami amankan adalah saudara HM,” ungkap Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Polisi membeberkan peran HM yang merupakan pemberi dana kepada tersangka KZ atau Kivlan Zen.

“Jadi uang yang diterima tersangka KZ berasal dari HM. Maksud tujuan untuk pembelian senjata api, juga memberikan uang Rp60 juta langsung kepada HK untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api,” lanjut Ade.

Adapun polisi merincikan uang Rp60 juta tersebut yakni Rp 10 juta untuk operasional, dan Rp50 juta untuk melaksanakan unjuk rasa.

“HM juga memberikan dana operasional sebesar 15 ribu SGD (Rp150 juta) kepada KZ. Kemudian KZ mencari eksekutor yaitu HK dan Udin, dan diberikan target 4 tokoh nasional,” imbuh Ade.

Polisi juga menyita beberapa barang bukti dari tersangka HM, di antaranya ponsel genggam untuk melakukan komunikasi dan print out transaski bank.

Sebelumnya, polisi telah menjerat Kivlan Zen terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api.

Kasus itu berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019, di Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Armi yang merupakan sopir paruh waktu Kivlan adalah salah seorang tersangka tersebut.

Melansir dari siaran Kompas TV, diberitakan berdasarkan hasil investigasi Majalah Tempo edisi (9/6/2019) Habil Marati, politisi PPP mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif daerah pemilihan Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2019 lalu.

Habil Marati sebelumnya pernah diperiksa pihak kepolisian pada tanggal 30 Mei 2019 di Polda Metro Jaya selama lima jam.

Selain itu, Habil Marati dipercaya PSSI sebagai manajer timnas sejak Agustus 2012 hingga 5 Desember 2012.

Mantan anggota DPR RI itu menggantikan posisi Ramadhan Pohan yang mengundurkan diri dengan alasan kesibukan sebagai Wakil Komisi I DPR RI.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan untuk memberhentikan Manajer Timnas Indonesia, Habil Marati dari posisinya mulai Rabu

“Mulai hari ini saya resmi tidak menjabat sebagai manajer timnas. Hal ini tidak masalah bagi saya, bahkan kalau dipertahankan pun saya memilih mundur,”tutur mantan manajer Timnas Indonesia, Habil Marati saat dihubungi, Rabu (5/12/2012).

Habil Marati tidak mampu membawa Timnas Indonesia berpestasi di Piala AFF 2012.

Langkah skuad Garuda harus terhenti di babak penyisihan Grup B.

Setelah hanya mampu meraih poin 4 hasil dari menahan imbang Laos 2-2, menang atas Singapura 1-0, dan kalah dari Malaysia 0-2.

RESPONS PPP

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempersilakan polisi mengusut tuntas keterlibatan Habil Marati.

Ia juga menegaskan, apabila kader PPP terjerat perkara pidana maka akan diberhentikan.

“Kalau seseorang itu katakanlah ditersangkakan atau dijatuhi hukuman dengan pidana ancaman penjara 5 tahun atau lebih itu bisa diberhentikan dari partai PPP,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, pihaknya juga telah menghubungi Habil Marati namun telepon tidak pernah tersambung.

Arsul pun berharap tak ada keistimewaan yang diberikan kepada PPP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah.

“Nggak usah juga nggak enak karena misalnya anggota koalisi pemerintahan, ndak. Kan harus sama kedudukannya di hadapan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi, membeberkan pengembangan penyidikan aksi kerusuhan 22 Mei 2019, terutama peran enam tersangka yang diduga berencana membunuh empat tokoh nasional dan seorang pemimpin lembaga survei.

Ade menyebutkan, dari enam tersangka itu petugas menyita empat pucuk senjata.

“Kami juga mengamankan puluhan butir peluru dari tangan para tersangka,” kata Ade dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Konpers ini turut dihadiri Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi.

Di konpers itu, kepolisian juga menampilkan video testimoni dari empat tersangka eksekutor.

Keempat tersangka itu mengaku diperintahkan oleh mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, untuk membunuh empat tokoh nasional dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

Adapun keempat tokoh nasional yang jadi target pembunuhan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Selain itu, terungkap juga bahwa keempat eksekutor itu menerima sejumlah uang dari Kivlan Zen.

Uang itu untuk pengadaan senjata api dan operasional melakukan survei terhadap para target pembunuhan.

Terstimoni pertama diucapkan oleh HK alias Iwan, yang berperan sebagai leader dalam rencana pembunuhan empat tokoh nasional tersebut.

HK dikabarkan merupakan mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

“Senior saya yang saya hormati, komandan saya, senior saya, Bapak Kivlan Zen. Pada Maret saya diberi uang Rp 150 juta untuk beli senjata,” ucap HK alias Iwan, Selasa.

Tajudin merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Laut. Ia mengakui diberi uang sebanyak Rp 55 juta oleh Kivlan Zen untuk membunuh tokoh nasional.

“Saya mendapat perintah dari Bapak purnawirawan Kivlan Zen untuk membunuh empat orang. Saya diberikan uang total Rp 55 juta,” ucap Tajudin.

Setelah itu, giliran Irfansyah yang membuat pengakuan. Irfansyah mengaku pernah bertugas di Linud 100 Medan, Sumatera Utara.

Irfansyah mengaku diajak bertemu oleh Kivlan Zen di kawasan Pondok Indah.

“Kami bertemu di Pondok Indah sambil makan dan minum kopi. Kemudian datang Pak Kivlan Zen. Saya masuk ke dalam mobil Kivlan,” kata Irfansyah.

Di dalam mobil itu, Irfansyah mendapat perintah untuk melakukan survei ke rumah Yunarto, bos lembaga survei yang masuk dalam target pembunuhan.

“Coba kamu cek alamat ini, nanti kamu foto dan videokan. Nanti saya kasih uang operasional Rp 5 juta, cukuplah untuk makan dan kopi,” ucap Irfansyah menirukan perkataan Kivlan Zen.

Menurut Irfansyah, Kivlan Zen juga menjanjikan untuk tanggungan biaya hidup anak dan istri Irfansyah jika misi pembunuhan itu berhasil dilaksanakan.

“Siapa yang bisa eksekusi nanti saya jamin anak dan istrinya,” kata Kivlan Zen ditirukan Irfansyah.

Selanjutnya, Kivlan menyuruh ajudannya memberikan uang operasional sebesar Rp 5 juta kepada Irfansyah.

“Saya dan Yusuf kemudian survei ke rumah yang dituju, alamat Pak Yunarto. Pada 21 Maret, saya ditangkap kepolisian berpakaian preman,” ujar Irfansyah.

Ade mengungkapkan, Kivlan Zen juga memberi perintah terhadap HK alias Iwan untuk mencari eksekutor. Kemudian menyerahkan Rp 150 juta untuk membeli senjata api.

Setelah mendapatkan senpi, Kivlan masih menyuruh HK untuk mencari 1 senpi lagi.

“Alasannya, senpi yang dibeli HK alias Iwan dianggap belum memenuhi syarat,” kata Ade.

Kemudian Kivlan Zen memberikan foto dan alamat target untuk dibunuh, yakni 4 tokoh nasional dan bos lembaga survei.

“Kivlan juga memberi Rp 5 juta kepada Irfansyah untuk survei lokasi rumah target,” imbuh Ade.

Selain itu, polisi juga menangkap HM di rumahnya.

Menurut Ade, tersangka HM memberikan uang Rp 60 juta kepada Iwan alias HK.

Sebesar Rp 10 juta untuk operasional, dan sisanya untuk melaksanakan unjuk rasa.

“Uang itu diterima langsung oleh HK alias Iwan,” kata Ade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *