Menteri Agama Jawab Tudingan Soal Suap Jual-Beli Jabatan Saat Bersaksi di Persidangan

ANALISADUNIA.COM, JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Berdasarkan pemantauan, Lukman Hakim Saifuddin memakai baju batik lengan panjang berwarna cokelat dan peci berwarna hitam.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut memberikan keterangan untuk terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), nonaktif Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik nonaktif, M Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Selain Lukman, terdapat enam saksi lainnya, mereka yaitu, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, seorang ulama Asep Saifuddin Chalim, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, Zuhri, Pejabat Kemenag Mochamad Mukmin Timoro, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag Khasan Effendi, dan Sudwidjo Kuspriyomurdono.

Namun, Lukman tidak memberikan keterangan bersama-sama dengan Romahurmuziy.

Sebab, Romahurmuziy memberikan keterangan secara terpisah setelah saksi lainnya selesai memberikan keterangan.

Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mencecar Lukman mengenai kasus suap jual-beli jabatan di kementerian yang dipimpinnya.

JPU pada KPK, Wawan Yunarwanto menyinggung isu jual beli jabatan di Kemenag.

Wawan mengonfirmasi apakah selama seleksi jabatan di kementeriannya sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk menyerahkan uang tertentu.

“Terkait isu transaksional terkait jabatan-jabatan, apa saudara mendengar isu transaksional untuk menentukan jabatan-jabatan di Kementerjan Agama itu harus ada pemberian yang disiapkan dengan jumlah tertentu?” tanya Wawan kepada Lukman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Lukman menjawab pertanyaan itu.

Dia menjelaskan, terdapat banyak proses selama seleksi jabatan di kemenag, mulai dari tingkat eselon I, eselon II dan tingkatan lainnya.

Dia menilai tudingan jual beli jabatan itu hanya rumor.

“Saya tidak pernah mengalami langsung atau membuktikan secara langsung terkait yang bapak tanyakan,” ujar Lukman menjawab pertanyaan jaksa Wawan.

Dalam persidangan, JPU pada KPK menyebut mengenai isu jual beli jabatan ini sudah berkembang cukup lama di Kemenag.

Dia menyinggung menteri agama sebelumnya, yaitu Suryadharma Ali yang pernah tersandung kasus korupsi.

Wawan menanyakan, apakah Lukman berupaya mencari pembuktian atas isu itu.

Lukman mengaku selalu meminta Inspektorat Jenderal, pengawasan internal di Kementerian Agama untuk melakukan fungsi dan kewajiban secara maksimal untuk mengatasi hal-hal itu.

Dia menjelaskan, di hampir semua kegiatan pembinaan yang dilakukan ditekankan nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan.

Bahkan, dua hari pertama seusai dilantik sebagai Menteri Agama, dia langsung mengunjungi KPK untuk membahas berbagai langkah pencegahan korupsi di Kemenag.

“Jadi hal-hal seperti itu saya tekankan jangan lagi mengulang lagi praktik-praktik yang tak terpuji,” tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), nonaktif Haris Hasanudin, memberi suap Rp 255 juta kepada mantan Ketua Umum PPP, Muchamad Romahurmuziy.

Uang ratusan juta diduga diberikan Haris kepada Romahurmuziy untuk mengintervensi proses pengangkatan sebagai kepala Kanwil Kemenag Jatim. Proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.

Secara keseluruhan, Haris memberikan Romahurmuziy uang Rp 255 juta dalam dua kali pemberian. Pemberian pertama pada 6 Januari 2018 di rumah Romahurmuziy Rp 5 juta sebagai komitmen awal. Setelah itu, diberikan pemberian kedua Rp 250 juta pada 6 Februari.

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin, menteri agama turut disebut dalam dakwaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin.

Dalam dakwaan disebutkan Lukman turut menerima uang sebesar Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Tahu bermasalah

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama (Kemenag), Khasan Effendi, mengungkapkan Haris Hasanuddin tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Haris Hasanuddin pernah menerima sanksi saat bekerja di lingkungan Kementerian Agama.

Selain pernah menerima sanksi, Haris tidak mempunyai nilai cukup untuk menduduki kursi tersebut.

Ia hanya memperoleh nilai 65 di proses seleksi atau di bawah standar minimal 75.

“Itu yang saya keluhkan. Kok nilai seorang guru diubah-ubah, itu saya keluhkan ke Nur Cholis (Sekretaris Jenderal Kemenag,-red)” kata Khasan, saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mengenai nilai Haris Hasanuddin yang tidak memenuhi syarat, Khasan pernah memberitahukan kepada Nur Cholis yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi.

“Pak Haris orang ini bermasalah. Itu sudah diawal kami sampaikan dari awal yang tak memenuhi silahkan dikeluarkan. Saya tak tahu nama itu muncul,” kata dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Pada Rabu (26/6/2019) ini, sidang beragenda pemeriksaan saksi.

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin menghadiri persidangan.

Dia akan memberikan keterangan sebagai saksi.

Selain Lukman, JPU KPK juga menghadirkan enam saksi lainnya.

Mereka yaitu, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, seorang ulama Asep Saifuddin Chalim, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, Zuhri, Pejabat Kemenag Mochamad Mukmin Timoro, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag Khasan Effendi, dan Sudwidjo Kuspriyomurdono.

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), nonaktif Haris Hasanudin, memberi suap Rp 255 juta kepada mantan Ketua Umum PPP, Muchamad Romahurmuziy.

Uang ratusan juta diduga diberikan Haris kepada Romahurmuziy untuk mengintervensi proses pengangkatan sebagai kepala Kanwil Kemenag Jatim. Proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.

Secara keseluruhan, Haris memberikan Romahurmuziy uang Rp 255 juta dalam dua kali pemberian.

Internasional
Regional
Metropolitan
Sains
Pendidikan
Home » Nasional » Hukum
Kasus Suap di Kementerian Agama
Menteri Agama Jawab Tudingan Soal Suap Jual-Beli Jabatan Saat Bersaksi di Persidangan
Rabu, 26 Juni 2019 21:23 WIB
Menteri Agama Jawab Tudingan Soal Suap Jual-Beli Jabatan Saat Bersaksi di Persidangan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan Romahurmuziy.

‎‎Laporan Wartawan ANALISADUNIA.COM, Glery Lazuardi

Lukman menjawab pertanyaan itu.

Dia menjelaskan, terdapat banyak proses selama seleksi jabatan di kemenag, mulai dari tingkat eselon I, eselon II dan tingkatan lainnya.

Dia menilai tudingan jual beli jabatan itu hanya rumor.

“Saya tidak pernah mengalami langsung atau membuktikan secara langsung terkait yang bapak tanyakan,” ujar Lukman menjawab pertanyaan jaksa Wawan.

Dalam persidangan, JPU pada KPK menyebut mengenai isu jual beli jabatan ini sudah berkembang cukup lama di Kemenag.

Dia menyinggung menteri agama sebelumnya, yaitu Suryadharma Ali yang pernah tersandung kasus korupsi.

Wawan menanyakan, apakah Lukman berupaya mencari pembuktian atas isu itu.

Lukman mengaku selalu meminta Inspektorat Jenderal, pengawasan internal di Kementerian Agama untuk melakukan fungsi dan kewajiban secara maksimal untuk mengatasi hal-hal itu.

Dia menjelaskan, di hampir semua kegiatan pembinaan yang dilakukan ditekankan nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan.

Bahkan, dua hari pertama seusai dilantik sebagai Menteri Agama, dia langsung mengunjungi KPK untuk membahas berbagai langkah pencegahan korupsi di Kemenag.

“Jadi hal-hal seperti itu saya tekankan jangan lagi mengulang lagi praktik-praktik yang tak terpuji,” tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Baca: SKK Migas keberatan Nilai Nominal Rp 1,9 triliun yang Ditagih Lapindo Sebagai Piutang

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), nonaktif Haris Hasanudin, memberi suap Rp 255 juta kepada mantan Ketua Umum PPP, Muchamad Romahurmuziy.

Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (kanan) tiba Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). Romahurmuziy memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (kanan) tiba Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). Romahurmuziy memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Uang ratusan juta diduga diberikan Haris kepada Romahurmuziy untuk mengintervensi proses pengangkatan sebagai kepala Kanwil Kemenag Jatim. Proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.

Secara keseluruhan, Haris memberikan Romahurmuziy uang Rp 255 juta dalam dua kali pemberian. Pemberian pertama pada 6 Januari 2018 di rumah Romahurmuziy Rp 5 juta sebagai komitmen awal. Setelah itu, diberikan pemberian kedua Rp 250 juta pada 6 Februari.

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin, menteri agama turut disebut dalam dakwaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin.

Dalam dakwaan disebutkan Lukman turut menerima uang sebesar Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Tahu bermasalah

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama (Kemenag), Khasan Effendi, mengungkapkan Haris Hasanuddin tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Haris Hasanuddin pernah menerima sanksi saat bekerja di lingkungan Kementerian Agama.

Selain pernah menerima sanksi, Haris tidak mempunyai nilai cukup untuk menduduki kursi tersebut.

Ia hanya memperoleh nilai 65 di proses seleksi atau di bawah standar minimal 75.

“Itu yang saya keluhkan. Kok nilai seorang guru diubah-ubah, itu saya keluhkan ke Nur Cholis (Sekretaris Jenderal Kemenag,-red)” kata Khasan, saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca: Dokter kesuburan kehilangan izin praktik setelah ketahuan gunakan spermanya sendiri

Baca: Aturan Baru Dana Pensiun Australia yang Perlu Diketahui Warga Indonesia

Baca: Bupati Teluk Wondama Buka Suara soal Meninggalnya Mantri Patra saat Mengabdi di Pedalaman Papua

Mengenai nilai Haris Hasanuddin yang tidak memenuhi syarat, Khasan pernah memberitahukan kepada Nur Cholis yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi.

“Pak Haris orang ini bermasalah. Itu sudah diawal kami sampaikan dari awal yang tak memenuhi silahkan dikeluarkan. Saya tak tahu nama itu muncul,” kata dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Pada Rabu (26/6/2019) ini, sidang beragenda pemeriksaan saksi.

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin menghadiri persidangan.

Dia akan memberikan keterangan sebagai saksi.

Selain Lukman, JPU KPK juga menghadirkan enam saksi lainnya.

Mereka yaitu, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, seorang ulama Asep Saifuddin Chalim, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf, Zuhri, Pejabat Kemenag Mochamad Mukmin Timoro, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag Khasan Effendi, dan Sudwidjo Kuspriyomurdono.

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), nonaktif Haris Hasanudin, memberi suap Rp 255 juta kepada mantan Ketua Umum PPP, Muchamad Romahurmuziy.

Baca: Mengaku Pernah Disuruh Fairuz Peras Harta Barbie Kumalasari, Galih Ginanjar: Justru Gue Diporotin

Baca: Sempat Alami Depresi, Demi Lovato Kembali dengan Album Baru

Uang ratusan juta diduga diberikan Haris kepada Romahurmuziy untuk mengintervensi proses pengangkatan sebagai kepala Kanwil Kemenag Jatim. Proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.

Secara keseluruhan, Haris memberikan Romahurmuziy uang Rp 255 juta dalam dua kali pemberian.

Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (kanan) tiba Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). Romahurmuziy memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (kanan) tiba Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019). Romahurmuziy memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Pemberian pertama pada 6 Januari 2018 di rumah Romahurmuziy Rp 5 juta sebagai komitmen awal. Setelah itu, diberikan pemberian kedua Rp 250 juta pada 6 Februari.

Setelah dilakukan penyerahan barang dari Muafaq, menurut dia, pihak KPK mendatangi dirinya sambil menunjukkan kartu tanda pengenal.
Pihak KPK memerintahkan Amin agar memberikan barang tersebut.

“Saya didatangi petugas KPK. Saya ditunjukkan kartu pengenal,” kata Amin.

Petugas KPK meminta Amin agar memanggil Romahurmuziy yang berada di ruangan. Pada saat itu, Amin menjelaskan kepada Romahurmuziy terkait pemberian barang dari Muafaq itu.

Amin mengklaim Romahurmuziy tidak mengetahui barang itu sudah berada di tangannya. Akhirnya, pihak KPK menjelaskan sedang melakukan OTT dan akan membawa Romahurmuziy untuk dimintai keterangan.

Pada awalnya, kata Amin, Romahurmuziy menolak dibawa pihak KPK. Romahurmuziy sempat menanyakan mengenai surat tugas. Hingga akhirnya, anggota DPR RI itu memenuhi permintaan KPK.

Setelah diamankan di hotel, pihak KPK membawa Romahurmuziy ke Markas Polda Jawa Timur. Amin membantah, terjadi kejar-kejaran antara pihak KPK dengan Romahurmuziy.

“Bukan kejar-kejaran, tetapi mereka mau membawa Romy. Mereka (pihak KPK,-red) tidak membawa surat tugas,” kata dia.

Mengenai pemberian tas itu, Muafaq menegaskan, tidak pernah memberi uang kepada Romahurmuziy untuk kepentingan haul (mengenang hari kematian).

Menurut dia, pemberian uang itu diberikan sebagai bentuk terima kasih kepada Romahurmuziy, karena sudah membantu.

“Saya tak pernah bilang ada acara haul, yang saya sampaikan ada 2, saya sampaikan Alhamdulillah saya sudah dilantik, terima kasih bantuannya, Mas Rommy bilang ‘sama-sama, tolong bantu Wahab’. Kedua, saat Rommy berdiri, saya bilang ini mas sebagai ucapan terima kasih saya, saya berikan uang itu dalam tas, dan saat itu Rommy panggil Amin yang saat itu saya nggak kenal,” ujar Muafaq di persidangan.

Sebelumnya, JPU pada KPK mendakwa Muh. Muafaq Wirahadi memberikan uang suap kepada Mochammad Romahurmuziy, anggota DPR RI periode 2014-2019 senilai Rp 91.400.000.

Upaya pemberian uang itu diberikan supaya Romahurmuziy, dalam jabatan sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *