Kasus Korupsi Bansos Yang Menyeret Nama Gibran Rakabuming Si Anak Presiden

Jangan sampai kasus korupsi bansos ini tenggelam termakan isu lain, apalagi sampai menyeret nama anak presiden. Ini merupakan kasus besar karena sudah tega mengambil hak dari rakyat yang sedang benar-benar kesusahan dan perlu bantuan pemerintah karena dampak Covid-19.

Nama Gibran Rakabuming pun menjadi trending tropic di media sosial (medsos) Twitter lantaran diduga merekomendasikan PT. Sritex untuk ikut terlibat bagi-bagi jatah Bansos. Terkait dengan itu, Politisi PKS yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Mardani Ali Sera mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk tidak takut dan berani mengusut tuntas kasus ini.

Selain ada dari Politisi PKS yang menyoroti kasus ini ada juga dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, yang meminta agar KPK secepatnya selidiki aliran dana bansos diduga dikorupsi eks Mensos Juliari, yang sekaligus menjabat sebagai Wabendum PDIP tersebut.

Hal ini berkaitan dengan beberapa waktu lalu berlangsungnya Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, sehingga Benny meminta agar memeriksa aliran dana tersebut dalam Pilkada Serentak. Bahkan, Petinggi partai Demokrat ini juga meminta Gibran Rakabuming untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Cerita dana bansos dipake untuk sukseskan paslon partai tertentu pada Pilkada 9 12, lalu kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa, lupa rakyat,” ujar Benny K Harman.

Benny menegaskan pemanggilan terhadap putra sulung Jokowi ini harus dilakukan demi menjaga nama baik istana dan citra Presiden. Selain itu, Politisi Demokrat itu meminta pihak istana agar menyerahkan Gibran dengan cara memfasilitiasi KPK agar segera dilakukan pemeriksaan.

“Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa,” lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Benny K Harman ini, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, bahwa siapa pun yang salah harus segera diperiksa.

“Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun, yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini,” ungkap Refly Harun.

Menurut Refly, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah salah satu musuh negara yang paling sulit untuk diselesaikan di Indonesia.

“Terutama korupsinya, cerita tentang korupsi ini sudah kita dapatkan dari masa ke masa, dari presiden ke presiden di era reformasi. Korupsi ini tidak diselesaikan oleh presiden mulai dari presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarnoputri, SBY 10 tahun, dan Jokowi,” ujar dia menambahkan.