Pemilihan Presiden Selanjutnya Menurut Jokowi, Terpaksa Ikut Cawe-cawe Demi Anak Mantu

Dalam perjalanan waktu, masa jabatan seseorang di pemerintahan pasti akan berakhir. Ini berlaku tidak hanya untuk pejabat negara, tetapi juga untuk seorang presiden. Saat masa jabatannya berakhir, mereka harus dengan ikhlas memberi jalan bagi calon presiden selanjutnya. Namun, kita sering menyaksikan bagaimana beberapa pejabat negara, termasuk presiden saat ini, sibuk sekali dalam mencari penggantinya atau bermain "cawe-cawe" untuk mempromosikan calon pemimpin baru yang mereka inginkan, yang sejalan dengan visi yang mereka telah usung selama masa jabatan mereka di pemerintahan.

Namun, apa yang tersembunyi di balik tindakan mereka ini? Apakah semuanya terjadi dengan jujur dan transparan? Ada spekulasi yang muncul bahwa ada motif tersembunyi di balik semua ini, seperti upaya menutupi kejahatan, mengendalikan pemilihan pemimpin berikutnya, mempertahankan kekuasaan, melindungi bisnis dan kelompok mereka, atau bahkan menciptakan dinasti politik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih dalam fenomena pejabat negara dan presiden yang sibuk "cawe-cawe" atau mempromosikan calon pemimpin berikutnya.

1. Menyembunyikan Jejak Kejahatan

Beberapa pejabat negara mungkin mencari pemimpin berikutnya untuk menyembunyikan jejak kejahatan atau tindakan korupsi yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka. Dengan memastikan pemimpin baru adalah "orang mereka," mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut.

2. Mengatur Pemilihan Berikutnya

Terkadang, pejabat yang masih berkuasa berusaha mengatur pemilihan berikutnya agar mendukung calon yang akan menjadi "boneka" mereka. Dengan cara ini, mereka dapat terus mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi berkuasa.

3. Mempertahankan Kekuasaan

Beberapa pejabat negara khawatir kehilangan kekuasaan setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin berikutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap dapat mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.

4. Perlindungan Bisnis dan Kroni-Kroni

Pejabat yang memiliki bisnis atau koneksi dengan kelompok ekonomi tertentu ingin memastikan bahwa pemimpin berikutnya tidak akan mengancam bisnis mereka atau mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan para pejabat mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.

5. Keluarga dalam Politik

Ada situasi di mana pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka menjadi pemimpin berikutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh, anak dan menantu Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Walikota. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Jokowi terlibat dalam "cawe-cawe" dalam pemilihan presiden berikutnya.

Meskipun mencari pemimpin berikutnya adalah bagian yang sah dari sistem politik di Indonesia, kita perlu selalu waspada terhadap praktik-praktik tersembunyi yang mungkin ada di dalamnya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kelompok kepentingan tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan motif tersembunyi di balik "cawe-cawe" ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara dalam mencari pemimpin berikutnya.

Tindakan Presiden Jokowi dalam "cawe-cawe" saat ini menimbulkan pertanyaan tentang maksud dan tujuannya, yang mungkin lebih berkaitan dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi ingin memastikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru tetap dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) China dengan menyewakan tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun, sementara warga Indonesia harus membayar sewa untuk pengerjaan proyek IKN kepada negara China.

Selain itu, persyaratan tambahan yang mewajibkan warga Indonesia untuk mempelajari bahasa Mandarin di sekolah-sekolah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Dengan alokasi tanah sebesar 34.000 hektar, proyek ini dapat menampung hingga 100 juta warga negara China.

Ke depan, ada kekhawatiran bahwa suku Dayak dan kelompok masyarakat pribumi lainnya dapat terpinggirkan, mirip dengan yang terjadi pada suku Aborigin di Australia. Selain itu, jika masa sewa selama 190 tahun terpenuhi, status kewarganegaraan Indonesia bisa menjadi pertanyaan yang serius. Secara keseluruhan, situasi ini menimbulkan keraguan tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya bagi Indonesia.